KULON PROGO-DINKOPUKM – Pada Senin (8/2) Dinas Koperasi UKM (dibawah kepemimpinan Dra. Sri Harmintarti, MM) melaksanakan apel pagi sebelum seluruh karyawan melaksanakan aktivitasnya. Pada apel kali ini ada hal yang penting disampaikan oleh Pembina Apel (Muh Ihsan, SH, MM – Kabid Pemberdayaan), yakni membacakan Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 2 Tahun 2021, Nomor 2/SE/I/2021 Tentang Larangan Bagi Aparatus Sipil Negara Untuk Berafiliasi Dengan Dan/Atau Mendukung Organisasi Terlarang Dan/Atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badang Hukumnya.
Dalam Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa, larangan dan penindakan untuk Aparatur Sipil Negara yang berafiliasi dengan organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut hukumnya seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaan Aharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI) karena organisasi atau organisasi kemasyarakatan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dengan melakukan kegiatan yang terkait dengan terorisme, mengganggu ketertiban umum atau mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan ketentuan Aparatur Sipil Negara menjadi anggota atau memiliki pertalian lain dengan organisasi kemasyarakatan atau organisasi terlarang yang dicabut badan hukumnya, memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut badan hukumnya, dan juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan yang dicabut badan hukumnya.
Surat ini dimaksud dengan tujuan:
- Untuk mencegah dan menangani tindakan radikalisme negatif di lingkungan ASN.
- Menjaga ASN agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, menjalankan kewajiban sebagai ASN dan berfungsi sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
- Menjaga agar ASN tetap fokus berkinerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Dengan disampaikannya Surat Edaran Bersama tersebut agar bisa diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan dan pencegahan masuknya paham radikal yang negatif.